TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR--membidangi masalah pertahanan dan hubungan luar negeri--Mahfudz Siddiq, membenarkan adanya kedaulatan negara, wilayah perbatasan daratan di Danar Bulan, Kalimantan Barat yang dicaplok oleh Malaysia.
Dari laporan yang diterima, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh TB Hasanuddin, luas pemerintah RI sudah bergeser ke Malaysia, seluas 1.400 hektar.
Secara khusus kepada tribun, Minggu (9/10/2011), politisi PKS ini menjelaskan, kasus ini adalah masalah klasik lantaran pemerintah Indonesia, tak sigap menjaga kedaulatan negara. Belum lagi, TNI dan Polri yang tak memiliki sarana memadai menjaga kedaulatan di daerah perbatasan.
"Masalah perbatasan darat di Kalimantan Barat itu adalah masalah lama yang nggak keurus. Dari sisi pembangunan, nggak keurus. Kemudian, dari sisi keamanan kontrol dari aparat TNI maupun Polri yang tidak memadai karena dukungan anggaran yang amat kurang," kata Mahfudz Siddiq.
Belum lagi, proses perundingan antara Malaysia dan Indonesia yang tak kunjung rampung. Hal ini, kata Mahfudz, yang kemudian dimanfaatkan Malaysia dengan melakukan pembangunan di daerah perbatasan.
"Malaysia, pastilah punya hajat mengulur-ulur perundingan. Dan saat perundingan masih berjalan, mereka melakukan langkah-langkah yang menguntungkan," Mahfudz menegaskan.
Kenyataan yang ada, daerah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat, yang luasnya ribuan hektar adalah daerah-daerah yang secara pembangunannya, infrastrukturnya sangat tertinggal. Sementara sebaliknya, Malaysia melakukan pembangunan di daerah perbatasan yang sangat terstruktur, pembangunan daerah pemukiman sangat maju.
"Jadi, kalau ada patok (batas perbatasan) digeser saja sampai ratusan meter, nggak terasa. Karena pemerintah kita nggak mampu, mengukur patok-patok itu, cuma manual saja. Malaysia manfaatkan kemiskinan Indonesia caplok tanah perbatasan," Mahfudz menegaskan.
Dari laporan yang diterima, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh TB Hasanuddin, luas pemerintah RI sudah bergeser ke Malaysia, seluas 1.400 hektar.
Secara khusus kepada tribun, Minggu (9/10/2011), politisi PKS ini menjelaskan, kasus ini adalah masalah klasik lantaran pemerintah Indonesia, tak sigap menjaga kedaulatan negara. Belum lagi, TNI dan Polri yang tak memiliki sarana memadai menjaga kedaulatan di daerah perbatasan.
"Masalah perbatasan darat di Kalimantan Barat itu adalah masalah lama yang nggak keurus. Dari sisi pembangunan, nggak keurus. Kemudian, dari sisi keamanan kontrol dari aparat TNI maupun Polri yang tidak memadai karena dukungan anggaran yang amat kurang," kata Mahfudz Siddiq.
Belum lagi, proses perundingan antara Malaysia dan Indonesia yang tak kunjung rampung. Hal ini, kata Mahfudz, yang kemudian dimanfaatkan Malaysia dengan melakukan pembangunan di daerah perbatasan.
"Malaysia, pastilah punya hajat mengulur-ulur perundingan. Dan saat perundingan masih berjalan, mereka melakukan langkah-langkah yang menguntungkan," Mahfudz menegaskan.
Kenyataan yang ada, daerah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat, yang luasnya ribuan hektar adalah daerah-daerah yang secara pembangunannya, infrastrukturnya sangat tertinggal. Sementara sebaliknya, Malaysia melakukan pembangunan di daerah perbatasan yang sangat terstruktur, pembangunan daerah pemukiman sangat maju.
"Jadi, kalau ada patok (batas perbatasan) digeser saja sampai ratusan meter, nggak terasa. Karena pemerintah kita nggak mampu, mengukur patok-patok itu, cuma manual saja. Malaysia manfaatkan kemiskinan Indonesia caplok tanah perbatasan," Mahfudz menegaskan.
Artikel Asal
0 comments:
Post a Comment